Cuma 2,5 Juta Hektar Mangrove yang Baik

LINGKUNGAN HIDUP

Cuma 2,5 Juta Hektar Mangrove yang Baik

Laporan wartawan KOMPAS Haryo Damardono

Senin, 28 Juni 2010 | 10:23 WIB

KOMPAS/ HARYO DAMARDONO

Dari 9,3 juta hektar hamparan mangrove di Indonesia, ternyata kini hanya tersisa 2,5 juta hektar mangrove yang berkondisi baik.

DENPASAR, KOMPAS.com - Dari 9,3 juta hektar hamparan mangrove di Indonesia, ternyata kini hanya tersisa 2,5 juta hektar mangrove yang berkondisi baik. Tantangan terhadap keberadaan mangrove, di antaranya adalah pembukaan tambak udang maupun ikan.

Dibutuhkan koordinasi antar instansi dan penyadaran masyarakat terhadap pentingnya mangrove. Bila tidak, masyarakat akan cenderung menebangi vegetasi mangrove untuk kepentingan ekonomi sesaat, tapi segera diterjang oleh bencana akibat menghilangnya mangrove.

Demikian dikatakan oleh Sasmitohadi, Kepala Balai Pengelolaan Hutan Mangrove Wilayah I, akhir pekan lalu di Pusat Informasi Mangrove di Suwung Kauh, Denpasar. Sasmitohadi berbicara di hadapan peserta International Training on Integrated Water Resources Management (IWRM). IWRM sendiri pun, diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), SIDA, Stockholm International Water Institute, dan lembaga RAMBOLL.

"Kami sama sekali tidak melarang aktivitas ekonomi di pantai seperti tambak. Namun sebenarnya, tambak juga dapat diintegrasikan dengan mangrove. Caranya, dengan menanam pada pematang tambak," kata Sasmitohadi.

"Mangrove sendiri pun, juga bernilai ekonomis. Kayu dari tanaman mangrove dapat dimanfaatkan bagi bahan baku bangunan, perahu, kayu bakar dan arang. Ada komunitas masyarakat di Alas Purwo, di Banyuwangi sedang kami bantu untuk membiakkan lebah madu di kawasan mangrove," ujar dia.

Keberadaan mangrove, sesungguhnya juga kian penting utamanya di kota-kota besar berpenduduk padat karena mencegah intrusi air laut. Belum lagi, keterkaitan dengan upaya-upaya meredam global warming.

Belum Terintegrasi

Dalam konteks integrasi antarsektor di Indonesia, ternyata penanaman dan penanganan mangrove belum dilakukan dengan baik. Dukungan terhadap Balai Pengelolaan Hutan Mangrove, masih minim.

Beberapa waktu lalu, sampah yang dikumpulkan di Mangrove Information Center saja, dapat mencapai delapan truk sehari. Nah, kini sudah turun menjadi satu truk sehari. Tapi pekerjaan kami kan sebenarnya bukan untuk membersihkan sampah, dikeluhk an oleh Sasmitohadi.

Balai Pengelolaan Hutan Mangrove di Sanur, memang kekurangan sumber daya baik manusia maupun dana, katakanlah untuk mengembangkan bibit mangrove . Padahal, wilayah jangkauannya sangat luas, yakni lebih dari separuh kepulauan di Indonesia.

Editor: Glo

http://sains.kompas.com/read/2010/06/28/10234776/Cuma.2.5.Juta.Hektar.Mangrove.yang.Baik

Perumahan Rawa Pening Dihentikan

Perumahan Rawa Pening Dihentikan

Warta Kota/Pradaningrum

Beginilah Rawa Pening dipandang dari lori. Bukan hanya Danau Rawa Pening yang terbentang tapi juga panorama Gunung Merbabu, Merapi, Telomoyo, dan Ungaran.

Kamis, 6/5/2010 | 23:07 WIB

SEMARANG, KOMPAS.com - Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah pada Rabu (5/5), merekomendasikan penghentian sementara pembangunan perumahan di Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, yang berdekatan dengan Rawa Pening. Perumahan tersebut belum memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

"Izin yang sudah dikeluarkan pemkab bisa dievaluasi kembali karena belum ada amdal. Rawa Pening itu termasuk dalam kawasan lindung yang diatur dalam perda Provinsi Jateng," kata Kepala Subbidang Pengawasan Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jawa Tengah, Tri Rahardjo, usai rapat koordinasi dan konfirmasi pembangunan Perumahan Star Regency dekat Rawa Pening di Ungaran.

Seperti diberitakan Kompas, kompleks perumahan seluas 1,1 hektar dengan kapasitas 76 unit rumah aneka tipe mulai dibangun di sisi waduk alami Rawa Pening. Pengembang mengaku sudah mengantongi izin lokasi, izin gangguan, serta izin mendirikan bangunan. Namun, pagar pembatas perumahan itu berada sangat dekat dengan genangan air Rawa Pening.

Menurut Rahardjo, dalam Perda Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, disebutkan bahwa setiap rencana usaha atau kegiatan pemanfaatan yang dilakukan badan usaha atau perorangan di kawasan lindung dikenakan aturan amdal. Dalam perda tersebut, Rawa Pening masuk dalam lampiran daftar kawasan lindung.

Seharusnya, sebelum kajian amdal selesai, tidak boleh keluar izin mendirikan bangunan maupun izin gangguan. Apalagi bila pengembangan berada di daerah yang termasuk kawasan lindung. Amdal penting dalam penentuan merusak-tidaknya pengembangan di kawasan lindung tersebut.

"Kalau amdalnya menyatakan tidak layak, izin yang sudah dikeluarkan harus dicabut," ujar Rahardjo.

Kepala BLH Kabupaten Semarang Prayitno Sudaryanto menegaskan, pihaknya bersama tim dari instansi terkait, termasuk BLH Jateng, bakal memeriksa perumahan itu dua pekan mendatang. Mereka sekaligus akan melihat perhitungan garis sempadan sungai. Sesuai aturan garis sempadan minimal 50 meter dari titik tertinggi air ditarik ke arah darat.

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Semarang Soekendro mengatakan, pada Perda Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Izin Gangguan, tidak ada kewajiban menunggu terbitnya kajian amdal. Pengembang sudah menyusun dokumen upaya pengelolaan lingkungan-upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL). Berdasarkan masukan saat rapat koordinasi, pengembang diminta menyusun dokumen amdal.

"Rawa Pening itu daya tampungnya sudah jauh berkurang. Kalau diukur dari titik genangan air, berarti jalan Semarang-Solo tidak boleh dibangun di sana, kan masuk kawasan lindung," ujar Soekendro. (Antony Lee/KOMPAS Cetak Lembar Jawa Tengah)

GAL

Editor: ksp

http://properti.kompas.com/read/xml/2010/05/06/23075970/Perumahan.Rawa.Pening.Dihentikan-5