Laporan wartawan KOMPAS Yurnaldi PADANG, KOMPAS.com - Akar persoalan dari karut-marutnya persoalan distribusi bantuan bahan makanan da n lainnya ke korban gempa di kabupaten/kota di Sumatera Barat, yang menyebabkan ribuan korban terancam kelaparan, karena kendala transportasi, birokrasi dan koordinasi. Sampai Selasa (6/10), korban gempa di Kota Padang masih berharap bantuan yang mendesak seperti tenda pengungsian dan bahan makanan.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Marlis Rahman, selaku Wakil Satkorlak Penanggulangan Bencana Sumatera Barat, mengatakan kendala transportasi sebagai biang karut-marutnya distrubusi bantuan di kabupaten/kota yang terkena bencana. Hasil evaluasi, masalahnya pada transportasi, tandas Marlis menjawab Kompas, Selasa petang kemarin.
Transportasi selain terkendala kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), juga kemudian masalah infrastruktur yang rusak dan sulit dijangkau. Bahkan, ada juga yang mengeluhkan kekurangan kendaraan truk pengangkut. Untuk daerah terisolasi, ungkap Marlis, enam unit helikopter, Selasa sudah mulai beroperasi membawa bahan makanan. Sedangkan sejumlah lokasi yang tak bisa dilalui di Kabupaten Padang Pariaman, terutama di Kecamatan Patamuan, Selasa sudah bisa masuk empat alat berat menuju lokasi.
"Semua daerah lokasi bencana tak ada lagi yang terisolasi. Bahkan, di Kabupaten Kepulauan Mentawai, hari ini satu kapal bantuan sudah diberagkatkan," kata Marlis Rahman.
Wakil Bupati Kepulauan Mentawai yang berada di Padang untuk menjemput bantuan itu, membenarkan bahwa pascagempa, baru hari ini bantuan untuk korban gempa di Kepulauan Mentawai dikirim. Meski korban jiwa tidak ada, masyarakat korban gempa yan g rumahnya rusak, juga membutuhkan bantuan. Dan hari ini (Selasa) bantuan itu sudah diberangkatkan, ujarnya.
Marlis Rahman mengakui, tangung jawab pendistrubusian bantuan dari Satkorlak, hanya sampai di tingkat Posko Utama Kabupaten/Kota. Setelah itu, pi haknya tak bisa campur tangan. Tentang pengerahan tenaga dari TNI ke lokasi bencana, lanjutnya, tanggung jawabnya di Korem.
Melihat manajemen penanggulangan bencana dalam masa tanggap darurat yang demikian, wakil rakyat di DPRD Kota Padang dari Komisi A ( Bidang Kesra), Maidestal Hari Mahesa, dan Sekretaris Komisi IV Bidang Kesra DPRD Sumatera Barat Abel Tasman, menilai sebagai kekeliruan yang berujung pada karut-marutnya distribusi bantuan dan persoalan lainya.
"Di tingkat provinsi mestinya sudah komando, bukan koordinasi seperti yang berjalan sekarang. Tim evaluasi yang memantau terus dari waktu ke waktu di tingkat provinsi tidak ada. Kesannya, setelah bantuan terdistribusi ke kabupaten/kota, Satkorlak PB Sumatera Barat seperti tak ada urusan lagi untuk memantau langsung ke lapangan. Ini manajemen kerja yang sangat keliru," tandas Abel Tasman.
Tentang kendala transportasi yang diungkapkan Marlis Rahman, menurut Abel, tak bisa jadi alasan. Soal BBM langka, mestinya Satkorlak PB Sumbar minta Pertamina untuk siagakan mobil tankinya. Bukan seperti sekarang, yang turut antre di SPBU. " Ironis juga, pesawat Heli baru hari keenam ini bisa menangkut bahan makanan ke daerah terisolasi. Mestinya dari hari pertama pascagempa," tandasnya.
Senada dengan itu, Maidestal juga membenarkan karut-marutnya soal pendistribusian bantuan untuk korban gempa di Kota Padang. Dari laporan masyarakat dan pengecekan kami ke lapangan, memang banyak keluhan soal bantuan yang belum diterima, padahal sangat dibutuhkan seperi tenda, beras, dan sebagainya. Untuk bahan bakanan, walaupun ada, jumlahnya sangat jauh dari yang dibutuhkan, katanya.
Menurut Maidestal, dalam penanganan bencana di Kota Padang, koordinasi sangat kurang. Arah pengambil kebijakan lemah dan tidak pernah mengecek langs ung ke lapangan. Wali Kota sibuk terima tamu, pejabat lain hanya ramai di Posko Utama, tiap sebentar berapat, tidak pernah turun ke lapangan. Pendataan juga tak maksimal, akibatnya satu keluarga hanya kebagian dua kaleng susu beras, tiga bungkus mi dan satu kaleng ikan kalengan.
Sementara itu, akar persoalan lainnya adalah birokrasi yang masih panjang. Dan bantuan yang didistribusikan pun perlu diawasi dengan ketat hingga ke lapangan. "Saya alami sendiri ketika hendak Bantu tetangga yang butuh tenda. Harus ada surat dan tanda tangan ketua RT, Ketua RW, dan Lurah, hingga Camat. Keadaan darurat, kok birokrasi masih panjang," tandas Maidestal.
Tentang Posko Utama Kota Padang yang membuka rekening, lanjut dia, setiap hari mestinya ditampilkan, sudah berapa bantuan dana yang masuk. Manajemennya harus transparan.
http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/10/06/22593875/Karut-Marut.Distribusi.Bantuan.Soal.Transportasi.dan.Koordinasi..
