Walikota Yogya dan Solo Raih Bung Hatta Anticorruption Award
Nurvita Indarini - detikNews
Jakarta - Pedagang kaki lima kadang dipandang sebelah mata. Namun bila dikelola dengan baik tidak saja menambah pendapatan daerah namun juga bisa membuat daerah lebih tertib.
Bahkan dengan mengelola PKL, Walikota Solo Joko Widodo mendapatkan penghargaan Bung Hatta Anticorruption Award 2010. Memang bukan hanya pengelolaan PKL yang dilihat juri BHAA, namun hal itu telah menunjukkan bahwa pria yang akrab disapa Jokowi ini mampu melakukan reformasi birokrasi.
"Pendapatan asli daerah (PAD) dari pasar dan PKL yang dulu sekitar Rp 7,8 miliar sekarang jadi Rp 19,2 miliar," ujar Jokowi sebelum acara penyerahan penghargaan BHAA di Gedung Graha Niaga, Jl Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (28/10/2010).
Tidak hanya itu, dia pun meluncurkan program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS) sehingga masyarakat miskin dapat layanan kesehatan.
"Yang pegang gold itu untuk yang miskin digratiskan biaya pengobatannya," ucap Jokowi.
Bagi pria lulusan Fakultas Kehutanan UGM ini, seorang pemimpin yang baik adalah yang mengikuti keinginan orang yang dipimpinnya. Untuk dapat mengikuti keinginan itu maka butuh dialog dan pemaparan rencana yang jelas.
Senada dengan Jokowi, bagi Walikota Yogyakarta Herry Zudianto, komunikasi
juga sangat perlu untuk bisa mengetahui keinginan dan keluhan masyarakat. Karena itu dibuatlah Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK).
"Tidak hanya itu, talkshow, facebook, email, facebook, twitter, semua kita pakai untuk komunikasi dengan masyarakat," kata Herry yang juga meraih BHAA ini.
Terobosan dilakukan alumnus MM UII ini dalam pemberian perizinan satu pintu dengan pendirian Dinas Perizinan pada 2006. Bahkan dinas dengan sistem online itu mampu menaikkan nilai investasi setiap tahunnya.
Karena itulah Kota Yogyakarta dinilai yang terbaik di Indonesia dalam memberikan kemiudahan mendirikan usaha dan mengurus izin usaha. Dibanding 183 kota lain di dunia, Yogya bahkan menempati posisi ke-5.
"Tanpa semangat antikorupsi ini sulit direalisasikan," ucap dia.
Jokowi dan Herry terpilih mendapatkan BHAA karena dianggap bersih dari praktik suap dan menyuap. Mereka pun dinilai secara aktif melakukan pembersihan di lingkungannya.
"Dengan BHAA ini dapat jadi ujung tombak dalam pemberantasan korupsi dan dapat jadi sumber inspirasi daerah lainnya. Bisa mempatkan orang yang tepat di posisi kunci," kata salah seorang juri, Betti Alisjahbana.
(vit/ape)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar